BEBERAPA HASIL PEMBANGUNAN MALUKU TENGGARA
2008 – 2010
Apabila kita melakukan refleksi sejenak terhadap perjalanan perkembangan pembangunan Maluku Tenggara yang telah dicapai selama tiga tahun terakhir yang pemaknaan kinerjanya adalah berfokus pada upaya pencapaian visi bersama “Terwujudnya Masyarakat Maluku Tenggara Yang Sejahtera” yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2008-2013, maka beberapa hasil yang telah dicapai dapat digambarkan sebagai bertikut..
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah disepakati bahwa, prioritas utama harus kita diarahkan pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan kapasitas infrastruktur daerah, peningkatan daya saing ekonomi, pemantapan otonomi daerah dan good gevernance, pengembangan kualitas kehidupan beragama, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, disamping beberapa prioritas lainnya. Oleh sebab itu pada kesempatan baik ini Saya akan menyajikan secara singkat progres yang telah kita capai bersama, atas pelaksanaan program-program prioritas tersebut, yang dianggap cukup besar pengaruhnya terhadap pembangunan dan perkembangan serta kemajuan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Maluku Tenggara saat ini memiliki luas wilayah 4.046 kilometer persegi, terdiri dari 6 kecamatan, 86 Ohoi (Desa) dan 104 Ohoi Soa (dusun) dan 1 Kelurahan. Jumlah pendudukan pada tahun 2010 menurut data Statistik 96,442 jiwa sedangkan menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 128.278 jiwa.
Tingkat kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara, seperti halnya masyarakat pada umumnya, dapat diukur menggunakan indikator umum yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf dan Pengeluaran Per Kapita Penduduk. Berdasarkan angka Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2008 sebesar 71,45 dan tahun 2009 telah meningkat menjadi 72,13 atau terdapat kenaikan sebesar 0,68 persen. Kenaikan ini ditunjang oleh perbaikan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain meliputi perbaikan indeks kesehatan dan pendidikan, serta terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Angka IPM sebesar 72,13 ini termasuk berada di urutan 186 nasional, lebih baik dari Kabupaten Maluku Tenggara yang berada diperingkat 272.
Pencapaian tersebut walaupun kecil, tetapi juga dicapai dari kontribusi kebijakan-kebijakan pembangunan daerah yang kita laksanakan bersama. Harus diakui bahwa kita masih berkelut dengan persoalan utama masyarakat kita, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan sebuah persoalan multi dimenasi, sehingga memang perlu ditangai secara multi sektor dan komprehensif. Tentang Prioritas Pertama yaitu Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah telah menggariskan bahwa sebaiknya dilaksanakan melalui pendekatan klaster.
Klaster pertama, yaitu bantuan sosial berbasis keluarga untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, yang oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah diimplementasikan dalam program seperti bantuan pembiayaan distribusi RASKIN; Bedah Rumah Layak Huni; SPP Gratis untuk Wajib Belajr 12 Tahun; Pelayanan Kesehatan Gratis melalui Jamkesda; Bantuan Listrik Perdesaan; Pembebasan Biaya Pengurusan KTP dan Dokumen Kependudukan dan lain-lain.
Klaster kedua, yaitu Pemberdayaan Masyarakat diarahkan untuk Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, diimplementasikan dalam sharing program-program PNPM Mandiri, P2DTK, P2SPP dan lain-lain. Klaster ketiga, yaitu Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil yang diupayakan melalui Kredit Usaha Rakyat, yang juga didorong melalui kerja sama dengan bank pemerintah di daerah ini.
Capaian kinerja penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun semakin baik, karena ternyata dapat kita tekan. Jika pada tahun 2008 angka kemiskinan penduduk Maluku Tenggara sebesar 32,90 persen, maka pada tahun 2009 dapat ditekan menjadi 30,71 persen dan pada tahun 2010 diharapkan berada di bawah 30 persen, sehingga diperkirakan muda-mudahan pada tahun 2013 target penurunan angka kemiskinan RPJMD yaitu dibawah 25 persen dapat tercapai.
Selanjutnya, tentang prioritas kedua, pembangunan bidang pendidikan, sasaran yang hendak kita capai adalah peningkatan akses, mutu, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan. Saat ini Maluku Tenggara memiliki lembaga pendidikan TK sebanyak 25 unit, SD sebanyak 142 unit, SLTP sebanyak 40 unit, Sedangkan untuk tingkat SLTA sebanyak 13 unit dan SMK sebanyak 5 unit. Sampai dengan tahun 2010 hampir seluruh sekolah telah memiliki ruang kelas yang memadai, tinggal hanya beberapa sekolah yang perlu dilengkapi ruang kelas barunya. Saat ini jumlah guru sebany ak 1.869 orang dengan kualifikasi S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 682 orang, D3 sebanyak 68 orang, D2 763 orang, D1 23 orang SMA 293. Dari segi sarana prasarana penunjang pendidikan juga terjadi peningkatan dimana pada tahun 2010 sudah terdapat 41 SD, 4 SMP dan 15 SMA yang telah memiliki Perpustakaan, serta 9 SMP dan 8 SMA yang telah memiliki Laboratorium.
Kemajuan yang dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan ini telah mendorong semakin baiknya Persentase Melek Huruf menjadi 97,71 persen pada tahun 2010; Angka Partisipasi Kasar rata rata mengalami peningkatan dimana untuk tingkat Sekolah Dasar mencapai 103,34 persen, SMP 84,01 persen dan SMA 74,94 persen; Angka Partisipasi Murni Juga mengalami peningkatan, untuk tingkat SD 94,73 persen, SMP 62,19 persen serta 56,71 persen pada tahun 2010. Capaian angka kelulusan untuk Sekolah Dasar telah mencapai 100%, Sekolah Menengah Pertama 81,85%, Sekolah Menengah Atas 100% dan SMK 99,70%.
Tentang prioritas ketiga, pembangunan Bidang Kesehatan, saat ini Maluku Tenggara telah memiliki 2 Rumah Sakit Umum, 6 Puskesmas Perawatan, 8 Puskesmas Non Perawatan, 39 Puskesmas Pembantu, dan 74 Poskesdes. Dari segi ketenagaan terdapat 2 Dokter Ahli, 17 Dokter Umum, 373 tenaga Bidan dan Perawat serta 89 Tenaga Medis Lainnya. Selain itu pelayanan kesehatan juga ditunjang dengan aloasi anggaran setiap tahun untuk Jamkesda, insentif dokter, operasinal Puskesmas, Pustu dan Poskesdes, Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, Panti Rawat Gizi dan sebagainya.
Perbaikan-perbaikan dalam pelayanan kesehatan telah mengakibatkan pencapaian Angka Harapan Hidup yang dari tahun-ketahun terus bertambah baik. Jika pada tahun 2008 baru mencapai 67,59 tahun, pada tahun 2010 telah meningkat menjadi 68,1 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2008 sebesar 41 per 1.000 kelahiran hidup dapat ditekan menjadi 39 per 1.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2010, Angka Kematian Ibu pada tahun 2008 sebesar 384 per 100.000 kelahiran hidup dapat ditekan menjadi 268 per 100.000 Kelahiran hidup pada tahun 2010. Prevalensi gizi buruk pada tahun 2010 sebesar 0,3 persen, yang cukup menghawatirkan dan perlu diwaspadai adalah penyebaran HIV/AIDS yang cukup tinggi, yang pada tahun 2010 tercatat 39 kasus HIV dan 32 kasus AIDS, sebagian dari mereka yang berasal dari luar daerah. Jumlah pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui ASKESKIN dan JAMKESDA juga terus meningkat. Pada tahun 2009, jumlah pasien pengguna ASKESKIN sebanyak 43.596 orang, sedangkan tahun 2010 meningkat, untuk ASKESKIN sebanyak 49.462 orang sedangkan JAMKESDA 1.406 orang
Selanjutnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Semua program dan kegiatan RSUD ini dimaksudkan untuk merevitalisasi fungsi pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan. Pada tahun 2008 jumlah pasien rujukan ke RSUD yang menggunakan akseskin sebanyak 4.063 orang terdiri dari 1.677 pasien rawat jalan dan 2.386 pasien rawat inap, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 3.014 orang terdiri dari 1.030 pasien rawat jalan dan 1.984 pasien rawat inap. Pada tahun 2008 yang menggunakan Askes Sosial sebanyak 3.622 orang yang terdiri atas 2.607 pasien rawat jalan dan 1.015 orang rawat inap, sedangkan di tahun 2010 yang menggunakan Askes Sosial sebanyak 2.940 orang yang terdiri atas 1.171 orang rawat jalan dan 1.769 orang rawat inap.
Dalam hubungan dengan kinerja Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sampai dengan tahun 2010 terus mengalami perkembangan ditandai dengan bertambahnya jumlah Akseptor KB. Pada tahun 2010 jumlah Akseptor KB Baru sebanyak 2.282 pasangan dan Akseptor KB Mandiri Aktif menjadi 3.776 pasangan. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan baru mencapai 0,16 persen.
Prioritas keempat, adalah peningkatan kapasitas infrastruktur daerah, beberapa hasil pembangunan sarana dan prasarana pekerjaan umum yang telah dicapai antara lain : Panjang Jalan Kabupaten saat ini 370,72 km dan yang baru dibangun pa da 3 (tiga) tahun terakhir sampai dan dengan tahun tahun 2010 sepanjang 110,13 Km. Panjang Jalan Tanah yang ditingkatkan menjadi Jalan Aspal dalam kurun waktu tersebut 30,10 km. Jalan Aspal yang ditingkatkan menjadi jalan Hotmix sepanjang 26,44 Km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 99,23 Km. Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 21 unit sepanjang 538 meter, sedangkan pada tahun 2011 direncanakan 12 unit sepanjang 64 meter, sebagian besar sarana prasar ana tersebut dibangun ke Kei Besar. Selain itu, sampai dengan tahun 2010 telah dibangun tallud pengaman pantai sepanjang 2.686,5 meter. Capaian tersebut belum termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana fisik yang dibiayai dengan dana PNPM Mandiri, P2SPP dan P2DTK.
Dibidang Penataan Ruang, saat ini Kabupaten Maluku Tenggara telah memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah mendapat persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan umum dengan Surat Nomor HK.01 03-Dr/1003 Tanggal 30 Desember 2010. Dengan diterbitkannya persetujuan substansi tersebut maka Ranperda RTRW Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada tahapan pembahasan dan penetapannya. Selain Dokumen RTRW tersebut di atas, kita juga telah memiliki Rencana Detail Kota Langgur dan Zoning Regulation sebagai Rencana Rinci yang telah Saya sebutkan tadi.
Dibidang Perhubungan, pemerintah daerah sementara mendorong agar baik pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat ikut berkontribusi dalam pembangunan dermaga feri untuk menghubungkan Langgur dan Elat di Kei Besar. Dibidang perhubungan udara terus didorong agar pembangunan Lapangan Terbang Ibra dipercepat, terutama pada bagian sisi darat agar dalam waktu dekat dapat segera dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan pelayanan penerbangan yang terus meningkat. Sedangkan untuk pelayanan Komunikasi dan Informatika, pemerintah daerah juga ikut mendorong penyediaan layanan telepon seluler dibeberapa kecamatan. Kita patut bersyukur karena pada saat ini, pelayanan telepon seluler telah menjangkau hampir semua kecamatan dan telah membawah pengaruh positif bagi interaksi dan komunikasi masyarakat, terutama di perdesaan.
Prioritas kelima, peningkatan daya saing ekonomi daerah. Pereonomian Maluku Tenggara, terus mengalami pertumbuhan, ditandai antara lain dengan adanya peningkatan PDRB. Secara agregat Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 sebesar Rp. 417.291,91 juta, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 368.249,88 juta atau terjadi kenaikan 13,31 persen. PDRB secara agregat Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2010 sebesar Rp. 221.872,61 juta, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 209.890,46 juta atau terjadi kenaikan 5,71 persen. Sumbangan terhadap PDRB yang dominan sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 adalah sektor bangunan rata-rata 19,55 persen, Pertambangan dan Penggalian 8 persen, angkutan dan komunikasi 6,20 persen dan sektor pertanian 3,96 persen.
Pembangunan ekonomi berbasis agro, kita arahkan pada pengembangan 2 (dua) komoditas unggulan daerah ke ranah industrialisasi, yaitu industri pengolahan rumput laut dan industri pengolahan tepung mocaf atau mocal. Kedua komoditas tersebut secara eksisting telah diusahakan oleh masyarakat Maluku Tenggara secara luas, sehingga pemerintah daerah merasa perlu untuk mendorong peningkatan produksi dan industri pengolahan komoditas tersebut. Industri pengolahan rumput laut menjadi keragengan telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian sebagai kompetensi inti industri Kabupaten Maluku Tenggara. Kementerian tersebut, untuk tahap awal akan menyediakan mesin pengolahan rumput laut menjadi chip berkapasitas 1 ton per-hari dan akan ditingkatkan sampai 5 ton chip per-hari dan seterusnya sampai de ngan pengembangan industri pengolahan tepung keragengan. Pemerintah daerah pun telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,1 milyar untuk pembangunan prasarana gedung pabrik dimaksud. Sedangkan masyarakat adat Ohoi Letvuan telah berkontribusi berupa penyediaan lahan seluas 5 Ha untuk pembangunan pabrik tersebut. Dengan kapasitas produksi 1 ton per-hari, berarti dibutuhkan sedikitnya 3 ton rumput laut kering, yang berarti jika kapasitas produksi 5 ton per-hari dibutuhkan sedikitnya 15 ton rumput laut kering yang harus disediakan oleh masyarakat pembudidaya. Inilah upaya yang perlu kita dorong terus agar ketersediaan produksi rumput laut di tingkat pembudidaya pada klaster-klaster budidaya tetap terjaga.
Pengembangan industri tepung mocaf, sangat dimungkinkan sejalan dengan tingkat produksi tanaman enbal yang cukup merata di tingkat petani serta kebutuhan tepung mocaf yang cukup tinggi di pasaran. Hal yang menguntungkan dari usaha pertanian enbal ini adalah, karena selain merupakan tanaman endemik lokal, telah dibudidayakan oleh petani kita secara turun temurun. Saat ini, sementara dikembangkan mesin pengolahan tepung dimaksud bekerjasama dengan SMK Siwa Lima Langgur. Diharapkan kedepan, kita akan segera memproduksi secara lebih luas tepung mocaf, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar, maupun kebutuhan pangan lokal.
Untuk mendorong peningkatan produktivitas maupun industri pengolahan kedua komoditas tersebut, maka pendekatan yang dilakukan adalah berbasis kelembagaan atau kelompok-kelompok ekonomi produktif masyarakat. Usaha-usaha tersebut diarahkan melalui Kelompok Usaha Kecil dan Mikro atau Pokmas yang saat ini berjumlah 3.727 dan atau Koperasi aktif yang saat ini berjumlah 242 koperasi. Oleh sebab itu pertumbuhan UKM, Pokmas dan Koperasi juga terus kita bina dalam bentuk pendampingan-pendampingan untuk penguatannya.
Sebagai daerah kepulauan, yang terdiri dari kurang lebih 69 buah pulau, dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 714,47 km, Maluku Tenggara memiliki luas lahan untuk budi daya kelautan dan perairan kurang lebih 5.374,44 Ha. Menyadari akan potensi ini, sejak awal Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menetapkan bahwa pembangunan daerah kita berbasis kelautan, dimana sektor kelautan dan perikanan harus dapat dikembangkan sebagai penggerak utama (prime mover) pertumbuhan ekonomi daerah.
Saat ini di Maluku Tenggara terdapat 48 kelompok nelayan tangkap, dan 137 kelompok nelayan budi daya yang aktif. Kebanyakan dari Kelompok budi daya itu, yaitu sebanyak 112 kelompok bergerak di budi daya rumput laut. Kita memiliki 3 (tiga) klaster utama budi daya rumput laut, yaitu Klaster Sathean dan sekatarnya, Klaster Kei Kecil sebelah barat yang berpusat di Latvuan, dan klaster Sungai-Ngafan di Kei Besar Selatan. Sedangkan kelompok-kelompok nelayan tangkap tersebar merata di Kei Kecil dan Kei Besar. Pada tahun 2010 produksi perikanan tangkap sebesar 38.350 ton mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 37.380 ton. Produksi perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut meningkat sebesar 1.585,6 ton atau 48,26 persen yaitu dari 3.285 ton pada tahun 2009 menjadi 4.870,6 ton di tahun 2010.
Dibidang kepariwisataan daerah, terjadi peningkatan kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pada tahun 2008 tercatat jumlah kunjungan wisatawan nusantara 20.910 orang, wisatawan mancanegara 346 orang. Tahun 2009 kunjungan wisatawan nusantara 27.673 orang, wisatawan mancanegara 483 orang, sedangkan tahun 2010 kunjungan wisatawan nusantara 36.812 orang, wisatawan mancanegara 604 orang. Ini berarti terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisatawan nusantara rata-rata 31,21 persen pertahuan, sedangkan wisatawan mancnegara sebesar 32,15 persen.
Prioritas keenam, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah menuju good governance, berbagai kebijakan strategis telah dilaksanakan. Restrukturisasi OPD sesuai arahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 telah dilaksanakan melalui Penetapan Perda OPD Nomor 09 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Selain itu telah ditetapkan pula 10 kebijakan lainnya dalam rangka penguatan OPD, yang diikuti dengan pengisian jabatan-jabatan struktural yang ada.
Tentang Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur, sejak tahun 2008 s/d 2010 telah dilakukan seleksi dan kemudian telah diangkat CPNSD, masing-masing untuk formasi 2008 sebanyak 166 orang, 2009 sebanyak 382 orang dan 2010 sebanyak 309 orang. Sedangkan program-program Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan adalah Diklat prajabatan CPNSD Gol III kepada 484 orang serta Gol I dan II 476 orang. Diklat PIM II 4 orang, Diklat Pim III 31 orang, Diklat PIM IV 78 orang, Diklat Profesi Tenaga Guru (Akta IV) 254 orang, Diklat Perhitungan Angka Kredit (PAK) 130 orang, Diklat Fungsional Kepegawaian 171 orang, Diklat Teknis Fungsional PNSD 58 orang, dan pendidikan formal tugas belajar pada berbagai jenjang seperti S1, S2 dan Diploma sebanyak 51 orang.
Untuk kinerja Pelayanan Publik, Kabupaten Maluku Tenggara selama dua tahun berturut-turut 2009 dan 2010 mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa piala dan piagam penghargaan CITRA BHAKTI ABDI NEGARA dan CITRA PELAYANAN PRIMA yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Daerah dengan Pelayanan Publik Terbaik.
Dibidang legislasi daerah, sampai dengan tahun 2010 Pemerintah Daerah bersma DPRD telah menetapkan masing-masing 7 Perda Tahun 2008, 16 Perda Tahun 2009, dan 13 Perda tahun 2010. Selain itu telah ditetapkan pula 90 Peraturan Bupati sejak tahun 2008 s/d 2010 yang mengatur tentang berbagai hal, guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan oelayanan masyarakat, disamping Keputusan Bupati dan Kebijakan legislasi lainnya.
Tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah, diinformasikan bahwa total realisasi pendapatan daerah pada tahun 2008 sebesar Rp. 414,61 Milyar, pada tahun 2009 turun menjadi Rp. 334,38 milyar, dan pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi Rp. 406,03 milyar, sedangkan pada tahun 2011 ditargetkan sebelum perubahan APBD sebesar Rp. 367,33 milyar. Walaupun telah terjadi peningkatan pendapatan daerah yang cukup signifikan namun masih belum bisa memperkecil celah fiscal antara APBD dengan PAD, atau tingkat ketergantungan anggaran kita dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. PAD kita hanya menyumbang rata-rata sekitar 5,17 persen dari total pendapatan.
Selanjutnya untuk belanja daerah, pada tahun 2008 terealisasi sebesar Rp. 377,44 milyar, tahun 2009 sebesar Rp. 389,11 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 423,43 milyar dan tahun 2011 ditargetkan Rp. 401,51 milyar. Yang patut kita syukuri bahwa selama ini dalam menetapkan APBD, belum sampai mengalami defisit riil tetapi hanya defisit berjalan. Hal ini terjadi berkat kerjasama dan komunikasi politik yang harmonis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya diinformasikan pula bahwa sampai dengan 31 Desember 2010, nilai aset Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebesar Rp. 608,77 milyar.
Khusus tentang penyelenggaraan pemerintahan Ohoi dan Ohoi Soa, sejak ditetapkannya Paket Regulasi yang terdiri dari 7 buah PERDA tentang Pemerintahan Ohoi, upaya penguatan Pemerintahan Ohoi terus dilakukan, diawali dengan pembentukan Badan Saniri di 60 Ohoi, pengangkatan 86 Pejabat Kepala Ohoi pada Ohoi-Ohoi yang belum memiliki Kepala Ohoi Definitif dengan tugas utama mempersiapakan proses pemilihan sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Ohoi baru. Kita harus bekerja lebih keras lagi untuk mendorong Ohoi-Ohoi mempercepat pemilihan Kepala Ohoi mereka, sehingga kedepan kita akan memiliki pemerintahan ohoi yang kuat, visioner dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu dalam hubungan dengan peningkatan pembangunan di Ohoi, maka selama 3 (tiga) tahun ini, telah dialokasikan pula bantuan Keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) bagi 86 Ohoi dan 104 Ohoi Soa sebesar Rp. 5,80 milyar setiap tahun, dengan jumlah alokasi yang bervariasi antara Rp. 23.000.000 hingga Rp. 50.000.000 per-ohoi/ohoisoa.
Prioritas Ketujuh, Pengembangan kualitas kehidupan beragama, telah diimplementasikan dalam beberpa program seperti: Pengembangan Forum Komunikasi Kerukunan Beragama; Bantuan Pendampingan Perjalanan Jemaah Haji ke Pelabuhan atau Bandara embarkasi; Bantuan kepada Organisasi Keagamaan; Bantuan pengembangan Tilawatil Quran, Perparawi dan Pesparani; serta Bantuan Pembangunan Sarana Peribadatan. Khusus tentang bantuan pembangunan sarana peribadatan, sejak Tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ini, telah dialokasi Dana sebesar Rp. 11,34 milyar, untuk membantu pembangunan sarana periibadatan, baik untuk umat Islam, Protestan, Katolik dam Hindu di seluruh Ohoi. Pada Tahun 2008 dialokasikan Rp. 2,50 milyar, tahun 2009 sebesar Rp. 3,44 Milyar disalurkan ke 47 Ohoi, Tahun 2010 sebesar Rp 3,30 Milyar disalurkan kepada 65 Ohoi, dan pada 2011 ini sebesar Rp. 2,1 Milyar disalurkan kepada kurang lebih 51 Ohoi.
Dalam hubungan dengan pembinaan kesatuan bangsa, terus dilaksanakan kegiatan penyuluhan kebangsaan dan bela negara; dan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan Instansi terkait lainnya dalam hal penanganan berbagai permasalahan aktual dan konflik dalam masyarakat termasuk untuk memberantas penyakit sosial. Dari koordinasi yang intensif dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh selama ini, kondisi ketertiban dan ketentraman masyarakat selama 3 (tiga) tahun terakhir dinilai cukup kondusif, kecuali terjadi beberapa kali perkelahian antar warga dalam skala kecil karena berbagai sebab, semuanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.
Prioritas kedelapan, Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, antara lain diimplementasikan dalam penyelanggaraan Urusan Pertanian dan Peternakan yang diarahkan pada upaya peningkatan produksi pertanian dan peternakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pangan daerah, peningkatan pendapatan petani dan peternak serta peningkatan volume perdagangan komoditi pertanian antar pulau. Sampai dengan tahun 2010 capaian peningkatan luas areal tanaman pangan 2.232 Ha dengan produksinya sebesar 14.453,7 ton serta jumlah populasi ternak terus meningkat. Jumlah petani dan peternak sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 yang telah mengikuti pelatihan dan magang berjumlah 155 petani/peternak. Selain itu, untuk mewujudkan peningkatan produksi pertanian, dilaksanakan pula kegiatan-kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan berupa pembuatan 7 ruas jalan usaha tani sepanjang 11,6 Km,
Sementara itu untuk bidang kehutanan, luas lahan kritis yang telah tertangani sampai dengan tahun 2010 mencapai 8.508,27 Ha. Kebakaran hutan yang berhasil ditangani pemerintah daerah seluas 8,85 Ha pada 13 lokasi kebakaran. Beberapa capaian konkrit bidang kehutanan yang berhasil dicapai dalam tahun 2010 adalah Penghargaan Juara I tingkat provinsi Maluku dalam penilaian Kabupaten Peduli Kehutanan. Penghargaan ini diserahakan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2010. Disamping itu diraih pula Juara I lomba Kader Konservasi Tingkat Provinsi Maluku tahun 2010 atas nama Sdr Husein Meturan dari Ohoi Dian Pulau. Sampai dengan tahun 2010 telah dilaksanakan pengembangan tanaman kelapa seluas 1.610 Ha dengan produksinya sebesar 8.200 ton.
Untuk Pembangunan Lingkungan Hidup dilaksanakan program pengembangan kinerja persampahan melalui penyediaan prasaran dan sarana pengolahan persampahan dan pengolahan limbah kompos rumah tangga. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan, melalui kegiatan sosialisasi masyarakat sadar lingkungan. Sedangkan program pelindungan dan konservasi sumber daya alam dilaksanakan melaui kegiatan-kegiatan penanaman tanaman kawasan tangkapan air; penanaman tanaman sempadan sungai dan jalan; serta pengujian kualitas air daerah. Sampai dengan tahun 2010, luas lahan terbuka hijau yang ditangani oleh pemerintah daerah pada kawasan sempadan sungai dan jalan sepanjang 2.200 meter, sedangkan persentase sampah perkotaan yang telah ditangani mencapai 40 persen.
Demikianlah, sekilas gambaran singkat hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Berbagai capaian ini disadari masih belum sepenuhnya memenuhi harapan semua pihak, baik pada tataran makro maupun kinerja setiap bidang. Semua pihak harus lebih meningkat sinergis terutama dengan ,menyajak partisipasi seluruh rakyat Maluku Tenggara demi kesejahteraan, mertabat dan kekesaran Evav.
